Legalisasi Calo

7 comments 1332 views

Legalisasi Calo. Ya. Kali ini shiningallspark.web.id akan membahasa tentang legalisasi calo menurut pandangan sendiri dan pengalaman yang temui tentang calo legal yang ada di Kantor Imigrasi Semarang. Cukup meresahkan memang para calo legal ini. Namun mengapa justru perlu adanya pandangan legalisasi calo ini? Apa dengan adanya legalisasi calo ini akan memperbaiki situasi? Atau Legalisasi Calo justru akan memperburuk situasi? Dilema mungkin untuk menerapkan legalisasi calo ini.

Di bulan Desember, ada satu tanggal yang tidak boleh saya lupakan. Ya. Tanggal 27 Desember dimana pajak kendaraan jatuh tempo. Itu berarti sekira satu bulan yang lalu. Saat dapat liburan akhir tahun dari kantor, saya manfaatkan untuk pulang kampung sekaligus membayar pajak si Shogun. Ada yang berbeda dibandingkan dengna tahun sebelumnya yakni tidak ada pungutan sebesar Rp5000,- yang entah buat apa. Meski masih ada yang tidak berubah, tukang parkir sekaligus perantara (baca: CALO), saat itu saya berpikir bahwa sektor pelayanan publik dari birokrat telah berubah. Setidaknya diwakili oleh kantor SAMSAT. Atau mungkin juga legalisasi calo justru ada di sini?

Kemarin dan hari ini, saya harus ke KANIM (nama aLAy dari Kantor Imigrasi) guna mengurus permohonan paspor baru. Kemarin persyaratan permohonan saya kurang lengkap sehingga saya harus pulang, setelah kembali ke KANIM ternyata pelayanan permohonan ditutup jam 14.00, 45 menit sebelum kedatangan saya di situ. Petugas mengharuskan saya untuk datang keesokan harinya (red: hari ini (31 Januari 2012)). Hari ini sayatiba di KANIM Semarang yang ada di Jalan Siliwangi sekira pukul 10.00, dapat antrian B036. Wow, antrian di layar baru bergerak di B002 berarti harus menunggu hingga jeda makan siang pukul 12.00-13.00. Setelah berdiri beberapa saat karena tidak ada kursi yang kosong, saya mendapatkan kursi kosong di samping seorang ibu berbaju putih dan berkerudung hijau muda.  Legalisasi Calo.

[iklan2]

Obrolan dibuka dengan pertanyaan “Mau kemana mas?” itu menghangatkan suasana dan kaki saya yang kehujanan ketika berangkat ke kantor ini. Si ibu bercerita kalau dirinya adalah pensiunan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah melanglang buana ke Asia Tenggara bahkan Eropa. Bercerita tentang kegiatannya pasca pensiun di satu komisi independen korban kekerasan wanita dan anak. Dan tidak luput juga bercerita tentang ketidaksabaran sang suami yang melihat ketidakberesan pengurusan paspor dan banyak beredarnya para CALO.

legalisasi calo

Foto: Kanim

Saya berseloroh menanggapi obrolan ini, “Menurut saya, praktek percaloan itu seharusnya dilegalkan.” Kemudian saya menjawab keheranannya dengan penjelasan seadanya. Alasan saya kenapa saya berpikir seperti itu pun saya sendiri kurang tahu, atau mungkin itu adalah cara berpikir orang yang frustrasi bin gAlaU alias AlaY. Penjelasan itu berawal dengan pandangan bahwa harus ada tiga jalur atau antrian untuk penyerahan berkas (Loket 2) dengan tiga orang personel, karena saya berpikir bahwa di situlah titik “kemacetan dan percaloan” berada. Entry data ke komputer (atau apa pun yang entah saya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh petugas di Loket 2) membutuhkan waktu yang lebih dibandingkan dengan Loket 4 yang merupakan loket pembayaran. Hal ini diperparah dengan sering munculnya para CALO yang bahkan mempunyai tanda pengenal yang menyelipkan berkas miliknya. Tiga jalur di Loket 2 itu adalah (1) Loket CALO, jadi silahkan yang merasa CALO dan semua CALO perlu diberi tanda pengenal bahwa dirinya adalah CALO untuk mengurus berkas di di jalur ini; (2) Loket Agen, semua agen dan biro perjalan yang mengurus paspor untuk klien-nya silahkan untuk mengurus di loket ini, tentu petugas harus mempunyai data dan meinta data pengenal semua agen, dan perlu disepakati juga bahwa para agen tidak boleh nyerobot ke Loket CALO; dan (3) Loket Kere (baca: Perseorangan), lokeet ini dikhususkan bagi perseorangan yang selalu dengan sabar mengurus permohonan paspor, loket ini haram bagi para CALO dan Agen.

[showmyads]

Lanjut lagi tulisan mengenai legalisasi calo ini.

Itu penjelasan yang saya berikan pada beliau, dan entah mengejek atau memang sependapat, beliau menyatakan kesetujuan dengan seloroh saya tadi. Namun beliau memberika catatan bahwa apa yang terjadi itu memang dirancang demikian dengan alasan bahwa semua pemohon untuk mengurusnya lewat Agen ataupun CALO. Beliau menyayangkan adanya remunerasi bila masih terjadi demikian, dan saya menanggapinya dengan seloroh “ataukah karena si petugas merasa telah mengeluarkan banyak ‘modal’ saat menjadi PNS.”

Gimana? Lanjutkah untuk legalisasi calo?

[showmyads]

Apa yang terjadi di kantor SAMSAT yang tidak saya temui di KANIM ini tidak membuat saya keheranan, memang demikian apa yang terjadi di negeri kita tercinta. Tidak perlu malu bahkan harus menganggapnya tidak ada papan yang menyatakan untuk tidak mengurus paspor melalui CALO. Atau seperti si ibu katakan “Dilarang menggunakan perantara CALO, KALO KONANGAN.” Dan seolah X-Banner yang ada di depan saya ini tidak benar adanya “TIDAK ada tempat bagi KORUPTOR”. Obrolan itu saya tutup dengan pertanyaan, “KALAU memang SURGA dan NERAKA memang benar adanya, AKANKAH MALAIKAT bingung untuk menempatkan para CALO ini dimana? NERAKA atau SURGA?

OK. Sampai di sini tulisan tentang legalisasi calo ini, monitor antrian sudah menunjukkan B030.

January 31, 2012

KANIM Semarang. - Legalisasi Calo

author
shining you and surrounding